Deklarasi Kemerdekaan Kosovo

Deklarasi Kemerdekaan Kosovo

I. Pendahuluan

Kosovo (bahasa Albania: Kosova atau Kosove, bahasa Serbia: Косово, alihaksara: Kosovo) adalah sebuah wilayah yang memerdekakan diri di sebelah tenggara Eropa. Sebelumnya, Kosovo adalah sebuah provinsi di Serbia di bawah administrasi PBB, namun pada 17 Februari 2008 Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak. Deklarasi ini ditentang oleh Serbia, namun didukung oleh negara-negara Barat. Ibukota Kosovo berada di Pristina. Kemerdekaan Kosovo telah diakui secara resmi oleh berbagai negara, diantaranya Albania, Amerika Serikat, Britania Raya, Perancis, dan Turki. Negara yang menolak kemerdekaan Kosovo antara lain Republik Rakyat Cina, Rusia, Serbia. Sedangkan kemerdekaan Kosovo masih diragukan oleh rakyat Indonesia kata Menlu Indonesia "rakyat Indonesia harus berhati-hati mengakui kemerdekaan Kosovo". Namun, ada sebagian yang mendesak agar segera mengakui kemerdekaan Kosovo.

II. Rumusan Masalah

1. Dari tindakannya di Kosovo, AS jelas terlihat berusaha memisahkan Kosovo dari Serbia. Tindakan ini seolah menghilangkan penindasan, pembunuhan, serta penaklukan yang mencekik leher, yang dialamatkan kepada kaum Muslim. Mengapa AS mengambil tindakan seperti ini, yang seolah-olah untuk kepentingan kaum Muslim di Kosovo?
2. Bagiamanakah sikap Bangsa Indonesia terhadap dunia internasioanal khususnya negara Kosovo yang dalam keadaan ini berada pada posisi dilematis ?

III. Pembahasan

A. Sejarah Kemerdekaan Kosovo

Kosovo menjadi tempat pertentangan wilayah yang masih berlangsung antara pemerintah Serbia dan penduduknya yang mayoritas merupakan etnis Albania dan menganut agama Islam. Saat berdirinya Yugoslavia, Kosovo menjadi provinsi dari Serbia dengan status Daerah Otonomi Khusus. Namun sejak Perang Kosovo telah di bawah pengawasan PBB sebagai sebuah protektorat.
Pada tanggal 17 Februari 2008 Kosovo memerdekakan diri dari Serbia. Kosovo telah menempuh jalan terjal untuk menempuh kemerdekaannya. Usaha pertama pada tahun 1990 gagal karena diserbu Serbia. Pertarungan yang tidak seimbang antara Serbia dengan gerilyawan Kosovo atau KLA ini menimbulkan tragedi pembantaian dan pengungsian besar-besaran. NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat mengusir Serbia dengan serangan udara selama 78 hari. Kosovo kemudian berada dibawah perlindungan PBB dan NATO. Usaha kemerdekaan Kosovo kali ini mendapat dukungan hampir sepertiga negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan negara yang menolaknya adalah Serbia dan Rusia. Serbia sangat marah terhadap Amerika yang mengakui kemerdekaan Kosovo sampai-sampai memanggil pulang dubesnya yang bertugas di Amerika.
Dalam perayaan hari kemerdekaan, Ahad 17 Februari 2008 kemarin, ribuan Muslim Kosovo tumpah ke jalan, mereka turut berbahagia terhadap kemerdekaan yang sangat bersejarah bagi mereka. Sejumlah delegasi dari berbagai kelompok Muslim Kosovo, mengungkapkan bahwa mereka ingin menyampaikan pesan kepada seluruh umat Islam di dunia agar segera mengirimkan pernyataan pengakuan terhadap kemerdekaan Kosovo.
Muslim Kosovo meminta dunia Islam segera menyatakan pengakuan atas kemerdekaan negara mereka secara resmi dari Serbia. Mereka juga meminta agar dunia Islam turut membantu pengembangan negara mereka agar lebih baik di masa mendatang.
Shabri Bagouri, Ketua Imam Islam di Kosovo menyerukan agar dunia Islam mengakui segera negara Kosovo yang memang dihuni oleh 96% umat Islam dari total penduduknya yang berjumlah sekitar dua juta jiwa. Ia menegaskan bahwa mereka sangat memerlukan dukungan politik dari negara Islam saat ini untuk mengokohkan eksistensi Kosovo. Juga, dukungan ekonomi sehingga Kosovo bisa bangkit menjadi negara maju.
Kepada warga Kosovo yang berasal dari etnik Serbia, ia mengatakan, “Tak perlu khawatir atas minoritas etnik Serbia di Kosovo. Kami adalah bangsa Muslim, dan mayoritas Kosovo menginginkan haknya yang sah untuk merdeka.”

B. Mayoritas UE Akui Kemerdekaan Kosovo

London dan Paris mengambil langkah tercepat untuk mengakui Kosovo, setelah deklarasi kemerdekaan oleh Pristina hari Ahad tanggal 17 Feburari 2008, dengan secara resmi bertukaran surat di ibu kota provinsi Serbia yang memisahkan diri itu.
Presiden Prancis Nicolas Sarkozy mengakui Kosovo sebagai sebuah negara yang bebas dan merdeka, dalam surat yang disampaikan pada Presiden Kosovo Fatmir Sejdiu.
Menlu Inggris David Miliband mengumumkan pengakuan negaranya atas Kosovo pada wartawan menyusul pertemuan dengan 26 timpalannya dalam EU di Brussels. Menurut pendapatnya ada bangunan banyak tenaga yang sangat kuat di antara amat banyak negara, yang melihat ini sebagai potongan terakhir dari mozaik Yugoslavia dan dia tidak melihat stabilitas di Balkan barat akan terbentuk tanpa aspirasi rakyat Kosovo dihormati.
Jerman, Italia, dan 14 negara lainnya anggota EU telah mengumumkan keinginan mereka untuk berbuat serupa, mengikuti prosedur yang dibutuhkan yang berbeda dari satu negara dengan negara lainnya.
Secara hampir bersamaan Amerika Serikat secara resmi mengakui Kosovo sebagai negara yang berdaulat dan merdeka, kata Menlu AS Condoleezza Rice dalam satu pernyataan.
Perdana Menteri Kosovo Hashim Thaci mengatakan pemerintahnya telah minta pengakuan diplomatik dari pemerintah di seluruh dunia, dan mengharapkan tanggapan positif pertama dalam beberapa jam. Pernyataan keinginan untuk mengakui Kosovo tiba cepat setelah pertemuan para menteri luar negeri EU dengan janji dari Austria, Belgia, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finlandia, Hungaria, Irlandia, Italia, Lavia, Lithuania, Luksemburg, Polandia, Slovenia, dan Swedia untuk bergabung dengan keempat negara besar EU tersebut. Hanya Siprus, Spanyol dan Rumania menyatakan menentang keras langkah tersebut, dengan negara anggota lainnya mencadangkan pendapatnya. Meskipun ada perbedaan mereka mengenai pengakuan atas negara baru itu, negara-negara Eropa bersatu dalam komitmen mereka untuk menjamin stabilitas di Balkan.

C. Keterlibatan AS

Dari segala tindakan yang dilakukan, AS terlihat seolah-olah berusaha membantu kaum muslim di Kosovo untuk mencapai kemerdekaannya. Apakah tujuan dari AS ini terlihat seperti apa yang tampak pada saat ini, ataukah ada maksud lain dibalik tindakannya itu?
Serbia menduduki lokasi vital dan strategis di wilayah Balkan, serta mempunyai hubungan yang erat secara tradisi, budaya dan agama dengan Kristen Ortodox Rusia. Saat ini, khususnya setelah pecahnya Yugoslavia, Serbia menikmati hak istimewa dan mendapatkan ibukota Belgrade, bekas ibukota Yogoslavia. Serbia juga menjadi lebih dekat dengan Rusia dan bertindak mewakili Rusia di baris terdepan di wilayah Balkan. Atas pengaruh Rusialah, Serbia keluar dari Uni Eropa dan menentang kebijakan-kebijakan AS di Balkan, yang juga bertujuan untuk mendapatkan pengaruh di Balkan (Eropa Timur) agar bisa memukul Rusia di sarangnya.
Karena itu, pertama kali AS berencana memisahkan Montenegro yang masih menyatu dengan Serbia. Untuk mencapai maksud tersebut, AS memberikan bantuan kepada gerakan sparatis di Montenegro.
Kini AS terlibat dalam upaya pemisahan Kosovo dari Serbia, bukan untuk kepentingan Muslim di sana, tetapi untuk memperlemah Serbia dan berusaha memutuskan ikatan terakhir yang dimiliki Rusia di Balkan. Dalam hal ini, AS berharap bisa menjalankan agendanya di wilayah tersebut tanpa mendapatkan perlawanan dari Serbia, yang didukung oleh Rusia.

Poin-poin berikut akan menjelaskan hal ini lebih detail:
1. AS telah membentuk dan mempersenjatai Pasukan Pembebasan Kosovo, KLI.
2. Karena kepemimpinan AS yang efektif di NATO, yang diraih melalui aturan yang dibuatnya sendiri sebagai pendiri NATO, maka AS mengizinkan NATO untuk melakukan serangan ke Serbia dan memaksanya keluar dari Kosovo delapan tahun lalu. Kemudian AS menerapkan resolusi DK PBB nomor 1244 tahun 1999 yang menempatkan Kosovo di bawah mandat PBB.
3. Karena resolusi DK PBB nomor 1244 itu agak membingungkan dalam isu pemisahan Kosovo, pada tanggal 2 April 2007, maka DK PBB mulai mendiskusikan proposal yang dibuat oleh pengamat internasional, Marti Ahitesari, mengenai negosiasi akhir yang berisi rencana yang serius dengan tujuan untuk memisahkan Kosovo dari Serbia.
4. AS telah mengumumkan dukungannya terhadap proposal yang diajukan oleh Marti Ahitesari, yang juga telah menyuarakan dukungannya terhadap pemisahan Kosovo. Ini diumumkan oleh Nicholas Burns, Wakil Menlu AS pada 13 April 2007.Ketika media Serbia melaporkan, bahwa Burns telah mengumumkan AS akan mengakui kemerdekaan Kosovo, walaupun DK PBB tidak meloloskan sebuah resolusi berkaitan dengan hal itu, maka Burns, dalam pernyataanya 18 April 2007, menolak bahwa dirinya telah mengatakan hal itu dan mengklarifikasi, bahwa yang dia katakan adalah: “Proposal yang dibuat oleh pengamat internasional untuk wilayah itu, Marti Ahitesari, adalah pilihan terbaik untuk perdamaian di Kosovo dan di wilayah itu. Karena itu, AS berusaha untuk mengusahakan kemerdekaan bagi Kosovo melalui sebuah resolusi DK PBB, dan Kosovo akan mendapatkan pengakuan dari AS dan negara-negara lain.”
Ini pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, walaupun diungkapkan dengan redaksi yang berbeda dengan klarifikasi yang dibuat Burns tersebut. Inilah pendirian yang dimiliki oleh AS terkait dengan isu ini.
5. Sedangkan sikap Uni Eropa terkait dengan isu ini, walaupun mereka menyadari, bahwa AS berusaha untuk memperlemah Serbia, mengikis pengaruh Rusia di Balkan, dan menghilangkan rintangan yang dihadapinya di wilayah tersebut, Uni Eropa tetap berharapkan hasil dari usaha memperlemah atau menghancurkan link Rusia-Serbia tersebut, dapat menarik Serbia ke dalam lingkarannya dengan memanfaatkan permusuhannya dengan AS. Dengan begitu, diharapkan dapat melawan tumbuhnya pengaruh dari negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan Republik Ceko yang telah masuk ke dalam Uni Eropa yang dianggap sebagai pion AS di Uni Eropa. Dengan maksud itulah, sebenarnya Uni Eropa telah menyuarakan dukungannya terhadap proposal Ahitesari. Mantan Menlu Jerman, Joscha Fischer telah menulis sebuah artikel dengan judul: ”Waktunya telah tiba untuk sebuah solusi yang bisa bertahan lama bagi Kosovo”, di mana dalam artikelnya itu dia mengatakan: “Memang proposal Ahitesari yang berani, yang menyerukan kemerdekaan bagi Kosovo dan pengawasan internasional yang kuat adalah satu-satunya opsi yang efektif bagi masyarakat internasional umumnya dan Uni Eropa khususnya.”
6. Di sisi lain, Rusia dan Serbia menentang dengan keras proposal tersebut dan menolaknya.Kepala pemerintahan Serbia, ketika berpidato di depan DK PBB ketika dilakukan debat mengenai proposal Ahitesari pada 3 April 2007 mengatakan: “Serbia tidak setuju proposal apapun, kecuali jika Kosovo masih tetap menjadi bagian intergral dari Serbia dan menikmati otonomi luas di dalam Republik Serbia.” Sebelumnya, dia mengatakan pada tanggal 1 April 2007 di bandara Belgrade dalam perjalanannya menuju New York guna menghadiri sidang debat Dk PBB: “Dukungan Rusia bagi Serbia akan memainkan peran kunci dalam mengalahkan rencana Ahitesari yang membuat frustasi, karena tidak menghargai batas dan kedaulatan internasional, dan telah melanggar konsensus internasional.”
Kementrian Luar Negeri Rusia telah menyatakan pada 19 Maret 2007: “Kemerdekaan Kosovo akan menimbulkan reaksi balik yang hebat bagi kestabilan Eropa.” Kementrian itu kemudian mengancam, bahwa Rusia akan menggunakan haknya untuk memveto proposal apapun yang tidak disetujui oleh Serbia. Media di Belgrade menyarankan, bahwa pada 5 dan 7 April 2007, Rusia berniat mengirimkan Tim Pencari Fakta untuk memantau secara detail situasi di Kosovo dan Belgrade serta meminta agar debat mengenai proposal Ahitesari ditunda sampai tim tersebut kembali. DK PBB menyetujui usulan Rusia untuk membentuk sebuah tim yang dikepalai seorang anggota tidak tetap DK PBB yang non-Eropa dan tim itu tiba di Belgrade pada petang hari 25 April 2007 yang memulai tugasnya. TV Belgrade, sebelum kedatangan tim tersebut memberikan pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Menlu Rusia, Vladimir Titov. “Negaranya tidak akan membiarkan lolos proposal apapun dari pengamat internasional Marti Ahitesari dalam DK PBB karena proposal itu sia-sia.”

Tanggal 28 April 2007, Menlu Rusia mengulangi pernyataan, bahwa negaranya tidak dapat menerima proposal apapun yang ditolak oleh Serbia.

Dari penjelasan di atas jelas, bahwa situasi di Kosovo itu merupakan bentuk konfrontasi internasional antara AS dan Rusia, dan dalam beberapa level juga melibatkan Eropa. Kepentingan kaum Muslim bukanlah bagian dari konfrontasi mereka. Proposal Ahitesari yang menyerukan pemisahan Kosovo tidak menjamin kedaulatan, tetapi menempatkannya di bawah pengawasan internasional dan didukung oleh NATO, yang menempatkannya di bawah pengaruh AS dan peran kecil bagi Uni Eropa. Itu bila proposal yang ada sekarang tidak dirubah, atau diveto oleh Rusia.
Untuk melengkapi gambaran ini, ada sekelumit fakta tentang Kosovo. Negeri ini memiliki penduduk 2 juta orang yang telah hidup di bawah Kekhalifahan Usmani dari tahun 1389 hingga 1913, dimana 90% penduduknya adalah Muslim dan 10% nya adalah orang Serbia. Menurut rencana yang dibuat Ahitesari, kaum Muslim Albania ini tidak akan diizinkan bergabung dengan Albania, sebagaimana orang Serbia juga tidak diizinkan untuk bergabung dengan Serbia. Jadi, krisis ini akan tetap berlanjut, karena AS dan NATO masih tetap mengkontrolnya. Singkatnya: Kaum Kafir penjajah tidak akan bekerja demi kesejahteraan kaum Muslim. Mereka hanya mengekploitasi dengan memusuhinya untuk kepentingan mereka sendiri.

D. Sikap Bangsa Indonesia

Kemerdekaan Kosovo bagi bangsa Indonesia membawa masalah tersendiri. Sementara sebagian masyarakat internasional seperti NATO dan Uni Eropa menyambut gembira deklarasi kemerdekaan tersebut, Indonesia justru berhati-hati. Indonesia menempatkan diri pada posisi “wait and see” atas perkembangan di Balkan. Tidak segera memberikan pendiriannya, mengakui atau tidak keberadaan negar Kosovo.
Indonesia akan menyatakan posisinya setelah seluruh proses negoisasi dilakukan menyeluruh. Pemerintah RI melihat kesan behwa kemerdekaan Kosovo hanya dilkukan sepihak (unilateral) tanpa dukungan seluruh anggota PBB, terutama Dewan Keamanan.
Posisi Indonesia yang menunda-nunda pengakuan kemerdekaan Kosovo disebabkan beberapa alasan:
1. Terdapat perbedaan suara di kalangan partai-partai politik Indonesia. Beberapa parpol seperti Golkar, PPP, PKS, dan PAN mendorong pemerintah agar segera mengambil posisi tegas dengan mendukung kemerdekaan Kosovo. Tetapi, keberatan datang dari berbagai partai lain seperti PDI Perjuangan. Parpol-parpol pro-kemerdekaan Kosovo menyatakan, dukungan atas Kosovo layak diberikan dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati kemerdekaan negara lain. Juga kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sesuai dengan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 tentang penjajahan dan penindasan. Sementara pihak yang keberatan menyatakan, jika Indonesia mendukung kemerdekaan Kosovo, itu artinya sama dengan mendukung separatisme. Indonesia masih memiliki sejumlah masalah yang berkaitan dengan separatisme yang saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Indonesia masih mengalami trauma setelah Timor Timur (Timtim) merdeka. Lepasnya wilayah itu dari Indonesia telah mengilhami sejumlah gerakan pemisahan diri lainnya seperti di Aceh dan Papua untuk mengikuti jejak Timtim. Gerakan-gerakan separatis terutama di dua wilayah itu bahkan mengikuti taktik dan strategi yang dilakukan Timtim untuk mencapai “sukses” melepaskan diri dari NKRI.
2. Berkaitan dengan perbedaan suara di PBB. Kemerdekaan Kosovo mendapt dukungan dari negara-negara Barat dan NATO serta Uni Eropa, sementara Rusia dan Cina menolaknya. Hal itu masih merefleksikan masih terjadinya perang dingin di PBB. Negara-negara Barat pendukung Kosovo melihat Serbia masih melanjutkan praktik-praktik penekanan, pengekangan, dan penindasan atas rakyat Kosovo, yang pernah dilakukan oleh pemerintah komunis di masa lalu. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Barat tentang HAM dan Liberalisme. Selain itu terdapat motivasi geopolitik dan strategi dari Barat yang melihat Kosovo sangat prospektif bagi kepentingan Barat. Sebaliknya bagi Rusia dan tentu juga Serbia kemerdekaan Kososvo adalah ilegal. Terdapat kesamaan kepentingan antara Indonesia dan Rusia dalam hal separatisme. Pengakuan kemerdekaan Kosovo sama saja dengan mendukung gerakan separatis di bagian dunia yang lain dan secara sengaja mengabaikan prinsip-prinsip PBB tentang integritas wilayah dan kedaulatan negara. Alasan inilah yang dikemukakan Indonesia.
3. Posisi Indonesia atas Serbia. Bagi masyarakat Internasional, Serbia merupakan negara rogue yang tidak menghormati HAM karena telah banyak melakukan pelanggaran kemanusiaan. Serbia banyak mendapat kecaman akibat kekejaman kepada penduduknya sendiri yang berbeda ideologi seperti dengan Bosnia dan Kosovo, khusunya etnis Albania yang merupakan mayoritas di Kosovo. Sikap Serbia itu menyebabkan Indonesia sulit mengambil sikap tegas. Disatu pihak Indonesia tidak mau disejajarkan dengan Serbia dalam rekor HAM-nya yang buruk. Namun di pihak lain, Indonesia harus mempertimbangkan hubungannya dengan Rusia dan Cina yang memiliki banyak kepentingan yang terkait satu sama lainnya, baik ekonomi, politik, maupun strategi
Mempertimbangakan beberapa hal diatas, dapat dimaklumi bahwa Indonesia berada pada posisi dilematis. Sekalipun Indonesia tidak perlu terburu-buru dalam memberikan pernyataan resminya, pemerintah sebaiknya memiliki pendirian, mengakui Kosovo atau tidak mengakui keberadaan negara baru itu. Ini penting bagi citra Indonesia di tengah-tengah masyarakatnya sendiri maupun di mata masyarakat internasional.


IV. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa Keterlibatan AS dalam upaya pemisahan Kosovo dari Serbia, bukan untuk kepentingan Muslim di sana, tetapi untuk memperlemah Serbia dan berusaha memutuskan ikatan terakhir yang dimiliki Rusia di Balkan. Dalam hal ini, AS berharap bisa menjalankan agendanya di wilayah tersebut tanpa mendapatkan perlawanan dari Serbia, yang didukung oleh Rusia.
Pernyataan Indonesia secara resmi atas setuju atau tidaknya keberadaan negara baru itu merupakan hal yang dirasa sangat penting. Walaupun Indonesia berada dalam posisi dilematis, akan tetapi pendirian ini menentukan citra bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakatnya sendiri maupun di mata masyarakat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Jawa Pos, Dilema Indonesia atas Kemerdekaan Kosovo, Rabu 20 Feburari 2008
- Kedaulatan Rakyat, Amerika Akui Kosovo, Rabu 20 Feburari 2008
- Kompas, Serbia-Rusia Tolak Kosovo Merdeka, 17 Februari 2008
- www.google.com/Kosovo